BOGOR – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Pemkot Depok membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal itu agar Depok bisa menanggulangi bencana secara optimal.
“BNPB mendorong Pemerintah Kota Depok untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar respon terhadap potensi maupun kejadian bencana dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan optimal. Dirinya berharap koordinasi dan rekomendasi pembentukan BPBD di Kota Depok dapat memperkuat upaya pencegahan dan melindungi masyarakat dari potensi bencana di masa yang akan datang,” kata Deputi Bidang Pecegahan BNPB Prasinta Dewi, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025).
Permintaan ini juga disampaikan usai Prasinta mengunjungi Markas Komando Pemadam Kebakaran (Makodamkar) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok pada Rabu (5/3). Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau aktivasi Posko Penanganan Bencana di wilayah Depok berjalan efektif.
Dalam kunjungan tersebut, Prasinta didampingi Wali Kota Depok, Supian Suri serta jajaran Pemerintah Kota Depok turut meninjau beberapa titik banjir. Salah satunya Perumahan Villa Mutiara, Kalimulya, Kecamatan Cilodong dan Jalan Tohir, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji.
Berdasarkan laporan Pemkot Depok, banjir pada Selasa (4/3) berdampak ke 20 titik di tujuh kecamatan. Sebanyak 578 KK atau sekitar 2.286 jiwa terdampak banjir.
Sebagian besar wilayah terdampak banjir sudah surut. Warga bersama PDAM dan Polres Kota Depok mulai bersih-bersih rumah dan material pascabanjir.
Prasinta juga mengunjungi Kantor Kelurahan Beji untuk mengidetifikasi kapasitas kelurahan. Dia berdiskusi terkait program mitigasi bencana pada tingkat kelurahan.
Adapun Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan dua titik yang masih tergenang air yaitu Kelurahan Tanah Baru, RT 02/07, Kecamatan Beji dan area Pesantren Miftahul Huda, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, RT 04/09, Kecamatan Pancoran Mas.
