Pelita Aceh.co.id | Banda Aceh – Ditengah kondisi keuangan daerah yang mengecil pasca efisesiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh terus berupaya mencari solusi bagi keberlangsungan layanan Jaminan kesehatan Aceh (JKA) untuk masyarakat.
Berbagai opsi strategis mengemuka, salah satu diantaranya dengan melakukan pemadanan data layanan kesehatan antara JKA yang bersumber dari Pemerintah Aceh dengan program Nasional Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) guna memperoleh data akurat kepesertaan penerima layanan kesehatan di Aceh.
Usulan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem dalam rapat pembahasan Progam JKA Unggul yang dipimpin Asisten 1 Setda Aceh, Azwardi,AP Karo Isra dan Kepala SKPA terkait, Rabu, 9 April 2025 di ruang Potda Gubernur.
Muslem membeberkan bahwa saat ini jumlah warga Aceh yang di tanggung dalam layanan kesehatan PBI-JK sebanyak 48 persen dari total penduduk di Aceh, dan yang menerima layanan JKA sekitar 29 persen, sementara warga kurang mampu dan masyarakat miskin di Aceh yang tercatat ada di angkat 12,64 persen, artinya ada indikasi double layanan yang diterima dan sasaran penerima yang kurang tepat.
Atas asumsi itu, Kadinsos Aceh mengusulkan dilakukan pemadanan data kepesertaan layanan kesehatan di Aceh dari skema APBA dan APBN sebagai upaya optimalisasi yang nantinya berdampak pada efektifitas alokasi anggaran JKA di tahun 2025.
“Kita berharap program JKA Unggul yang menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur untuk rakyat Aceh bisa terwujud, dari hasil data yang dipadukan nantinya barangkali akan terlihat selisih anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan program JKA bagi warga” sebut Muslem.
Senada dengan Kadinsos Aceh, Asisten 1, Azwardi menekankan fokus awal pembenahan JKA ini di mulai dari merapikan data kepesertaan layanan. Azwardi meyakini data yang jelas dan terpadu akan memudahkan dalam menentukan kebijakan selanjutnya terkait masa depan program jka.
“Kita pegang data dulu, kita kompilasi satu data dari masing skpa. Nanti kita buat clusternya agar bisa kita buat dalam plan berikutnya, ” pesannya.
“Selama ini kecurigaan nya kepada data kepersetaan yang masih dipertanyaakan dan kualitas layanan. Karena itu konsen pimpinan ialah jka harus unggul dan data kepesertaan yang akurat” tegasnya.
Untuk diketahui, rapat JKA tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan bersama Gubenur dan Wakil Gubernur Aceh pada Selasa (9/4) kemarin. Rapat dihadiri pimpinan sejumlah instasi terkait antara lain, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, Dinas Kesehatan, Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh, Dinas Tenaga Kerja, Badan Kepegawaian Aceh, Serta ikut bersama Kepala Biro Keistimewaan Rakyat, Kepala Biro Hukum dan Kabiro Pemotda.(*)
