BANDA ACEH (PA) – Tepat seperti perkiraan sebelumnya, Teungku Fakhruddin Lahmuddin MPd atau akrab disapa Ustad Fakhruddin, kembali didapuk untuk memimpin Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Aceh periode 2025-2030.
Pimpinan Dayah Tgk Chik Oemar Diyan Indrapuri Aceh Besar itu, dipilih secara aklamasi oleh peserta Musyawarah DPW DMI Aceh, Sabtu (11/01/2025) di Aula Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh.
Ini adalah periode ke-3, Ustad Fakhruddin memimpin organisasi kemasjidan yang secara nasional diketuai oleh mantan Wapres Jusuf Kalla.
Terpilihnya Ustad juga terasa unik, karena tak menunggu skedul pemilihan, layaknya organisasi lain. Peserta lantai Muswil yang berasal dari seluruh pengurus harian DMI Kabupaten/Kota di Aceh itu, langsung menunjuk secara aklamasi sesaat Ustad Fakhruddin usai membacakan pertanggungjawaban pengurus periode lima tahun lalu.
Tak ada tanggapan atas tanggung jawab itu, pertanda menyetujui secara penuh. Lalu beberapa ketua DMI Kabupaten/kota, seperti Muhammad Iswanto SSTP MM Ketua DMI Aceh Besar, Ketua DMI Aceh Barat, Sabang dan Aceh Timur langsung angkat suara mendapuk Ustad Fakhruddin untuk kembali memimpin DPW DMI Aceh.
“Saya terkejut, kok langsung diberi amanah lagi, tanpa menunggu jadwal pemilihan. Ya…karena ini amanah dari teman teman, saya tak punya pilihan, kecuali menerima amanah itu, sebagai sebuah kepercayaan dan penghormatan dari lantai Muswil,” kata Ustad Fakhruddin yang dihubungi awak media sesaat usai Muswil.
Menurut Tengku Fakhruddin, karena sifat organisasi ini lillahi ta’ala, ia berharap kepada pengurus untuk periode ke depan juga sosok figur yang benar-benar berkomitmen untuk bekerja secara ikhlas.
“Peserta Muswil telah menyatakan kesediaan untuk membantu, dengan harapan agar saya tak bersolokarir saat mengendalikan bahtera organisasi ini ke depan,” tutur Ustad yang juga menjadi pemimpin Dayah Almanar itu.
Sementara Carbaini yang juga salah seorang peserta Muswil yang juga Wakil Sekretaris DPW DMI Aceh peride lalu mengatakan, lantai Muswil membentuk format tim untuk menyusun kepengurusan.
Tim Formatur terdiri atas Ketua Terpilih, Ketua DMI Aceh Besar Muhammad Iswanto, Ketua DMI Bireun Muzakkar, Ketua DMI Aceh Barat Irwan Yasin serta perwakilan dari DPP DMI. “Floor memberi waktu kepada tim formatur untuk membentuk pengurus lengkap DPW DMI Aceh paling lambat satu bulan ke depan.
“Dengan batasan seperti itu, Insya Allah sebelum Ramadhan 1446 H telah dilantik pengurus baru dan saat Ramadhan telah melaksanakan kegiatan organisasi dengan pengurus baru,” kata Carbaini.
Kegiatan Muswil tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Zahrol Fajri SAg MH, mewakili Pj Gubernur Aceh Dr H Safrizal ZA MSi. Muswil III DMI Aceh yang mengusung tema “Memperkuat Eksistensi Perbankan Syariah di Aceh” tersebut, dimoderatori oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Martunis ST DEA.
Seminar yang dirangkai dengan Muswil itu menghadirkan tiga narasumber, yakni Direktur Bank Aceh Syariah M Hendra Supardi, Ketua DMI Aceh Tgk H Fakhruddin Lahmuddin MPd, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh Prof Dr Muhammad Yasir Yusuf SAg MA.
Dalam Berbagai Pj Gubernur Aceh yang dibaca oleh Kadis Syariat Islam Aceh, Zahrol Fajri menyampaikan, penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh telah membawa kemajuan signifikan dalam ekonomi syariah. Namun, tantangan masih menghadang, terutama dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait produk dan layanan keuangan syariah.
Dalam hal ini, peran masjid sangat penting dalam mendukung ekonomi berbasis syariah. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan umat dan edukasi keagamaan.
“Kami mengajak seluruh pengurus masjid untuk aktif mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pembentukan koperasi syariah dan pelatihan ekonomi umat,” ujar Zahrol Fajri.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, ulama, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat sistem ekonomi syariah di Aceh.
“Kami berkomitmen untuk mendorong pemahaman dan pemanfaatan layanan perbankan syariah di masyarakat, terutama di daerah terpencil. Inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang cepat, mudah, dan aman harus terus dikembangkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah,” sebutnya.
Sementara itu, Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM yang juga Ketua DMI Aceh Besar, mengapresiasi peran DMI dalam memperkuat peran masjid di Aceh. Ia menilai masjid dapat menjadi motor penggerak perekonomian umat, jika dikelola dengan baik dan terintegrasi dengan program-program pemberdayaan ekonomi.
“Masjid memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Kita harus memaksimalkan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan, termasuk dalam mendukung ekonomi syariah di Aceh. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Aceh dalam menciptakan kesejahteraan berbasis syariah,” ungkap Muhammad Iswanto.
Menurutnya, seminar yang digelar dalam rangkaian Muswil III tersebut menjadi wadah untuk merumuskan langkah-langkah maupun upaya dalam penguatan ekonomi syariah di Aceh. Iswanto berharap, diskusi yang berlangsung dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan ekonomi berbasis syariah.(**)
